Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan RI

Oke sobat Odstats kali ini kami akan membagikan sedikit tentang tata urutan peraturan perundang undangan RI.

Tata urutan peraturan perundang undangan merupakan sebuah pedoman bagi bangsa indonesia dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Baca Juga

• Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Fungsi Norma
• Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan RI

Adapun tata urutan peraturan perundang undangan menurut Tap. MPR No. III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. UUD 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dimiliki oleh bangsa indonesia yang didalamnya memuat garis besar dan dasar hukum dalam rangka penyelenggaraan negara. UUD 1945 terdiri dari 3 bagian pembukaan, batang tubuh, dan penutup

2. TAP MPR

Ketetapan MPR RI merupakan putusan yang dilakukan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat dalam sidang MPR

3. Undang-Undang

UU dibuat oleh DPR bersama dengan presiden untuk melaksanakan Ketetapan MPR dan UUD 1945

4. Perpu

Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang undang merupakan peraturan yang dibuat oleh presiden dalam kepentingan dan situasi yang memaksa dengan ketentuan 1) harus diajukan kepada DPR, 2) DPR dapat menerima atau menolak Perpu, 3) perpu harus dicabut jika ditolak DPR

5. Peraturan Pemerintah

PP dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan UU

6. Keputusan Presiden

Kepres dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan administrasi negara dan pemerintahan.

7. Peraturan Daerah

Perda dibuat oleh DPRD dan kepala daerah untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya.

UU NO 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang undangan terdiri dari

1. UUD 1945

2. UU/Perpu

3. PP

4. Perpres

5. Perda